"Mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Televisi Pendidikan"

Sejak diluncurkan pertama kali pada 17 Juni 2006 oleh Menteri Pendidikan Indonesia, program Televisi Pendidikan yang dalam penyiarannya bekerjasama dengan TVRI (Televisi Republik Indonesia) menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Bukan hanya besaran dana saja yang dipermasalahkan, yang konon besarnya mencapai 213,69 milyar rupiah, namun kritikan tersebut juga mengarah kepada efektivitas penyampaian materi ajar kepada siswa yang diragukan keberhasilannya.

Pos pengeluaran terbesar untuk pengadaan pesawat televisi sejumlah 75.000 unit yang nantinya dibagikan pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia juga tak kalah mengundang pro dan kontra. Belum lagi masalah jam tayang siaran pendidikan yang berada pada pukul 07.00-09.30 jelas-jelas akan merebut waktu belajar di kelas, padahal pemerintah sebagai penyelenggara program ini tidak mungkin memaksa sekolah untuk mengalokasikan waktu maupun melakukan penyesuaian jadwal belajar siswa agar dapat melihat tayangan sesuai dengan jadwal tayang yang telah ditetapkan mereka, mengingat adanya kebebasan pengaturan jadwal pelajaran di masing-masing sekolah.

Di sisi lain, model pendidikan berbasis video seperti yang pemerintah dan TVRI lakukan tidak akan menghadirkan interaktifitas antara guru dan siswa, mengingat metode pembelajaran ini hanya menghasilkan komunikasi satu arah, yakni siswa hanya dapat melihat dan mendengarkan tayangan televisi saja, tetapi tidak dapat berkomunikasi layaknya diskusi antara guru dan siswa di dalam kelas. Proses belajar yang tidak dialogis seperti ini harusnya dapat dijembatani dengan memodifikasi atau menambah metode distribusi penyiaran konten pendidikan tanpa menghentikan proses yang telah dilakukan.

Kontroversi seputar penyelenggaraan program tersebut sebenarnya dapat diminimalisir apabila pemerintah selain melakukan penayangan di TVRI juga menyelenggarakan pendistribusian bahan ajar video yang ditampilkan di televisi kedalam format penyimpanan VCD maupun DVD ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Hal tersebut akan menjadi efektif, mengingat bahan ajar tersebut dapat digunakan guru sebagai bahan ajar tambahan dalam kelas selain buku ajar. Dampak lainnya, siswa akan dengan mudah memutar kembali tayangan yang diinginkan kapan saja dan dimana saja.

Satu set VCD/DVD yang dibagikan ke sekolah-sekolah selanjutnya bebas untuk digandakan kembali oleh pihak sekolah. Siswa yang membutuhkan nantinya dapat meminta atau membeli VCD/DVD kopian ke pihak sekolah. Berbekal VCD/DVD tersebut siswa dapat belajar mandiri di rumah atau dimana saja sesuai keinginan mereka. Sedangkan guru nantinya bertindak sebagai pendamping yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa ketika mereka menemui kesulitan atau mendapati sesuatu yang kurang jelas. Lewat model pembelajaran yang variatif seperti ini siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dibandingkan cara belajar konvensional.

Dua program sebelum ini, baik pada saat pemerintah bekerjasama dengan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), ataupun saat bekerjasama dengan televisi-televisi lokal untuk menayangkan konten TV-Edukasi mulai tahun 2004, jelas-jelas belum terlihat keseriusan pemerintah untuk menyebarluaskan secara gratis konten-konten yang telah dibuatnya selama ini ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Padahal dengan pustaka video sebanyak itu akan banyak memberi manfaat dan kesempatan bagi setiap pihak untuk belajar mandiri apabila disebarluaskan secara bebas daripada disimpan atau didiamkan saja dalam lemari arsip.

Solusi menyebarluaskan konten video yang telah dibuat adalah salah satu jalan tengah di tengah maraknya kritikan pada penyelenggaraan program ini. Program yang telah berjalan dan telah menghabiskan dana besar tersebut seharusnya dapat memberi manfaat sesuai dengan harapan banyak pihak untuk menepis anggapan bahwa program tayangan pendidikan ini hanyalah upaya pemerintah untuk mengalihkan sorotan masyarakat atas kegagalan dalam pelaksanaan Ujian Negara (UN).


sumber :http://gora.edublogs.org